Tolak Uji Materi UU Hak Cipta, Rhoma Irama Sebut Keserakahan Kembali Muncul

JAKARTA - Sejumlah musisi Tanah Air kompak menolak gugatan uji materi Undang-undang (UU) Hak Cipta yang diajukan oleh pihak perusahaan rekaman Musica Studio's ke Mahkamah Konstitusi (MK). Deretan musisi itu yakni Rhoma Irama , Sam Bimbo, Acil Bimbo, pencipta lagu Dharma Oratmangun, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya para musisi, berbagai asosiasi musik seperti PAMMI, PAPPRI, FESMI, LMK-LMK, yang menaungi para pencipta lagu, penyanyi dan pemusik, juga sepakat melakukan penolakan terhadap upaya Musica Studio’s tersebut.

Gugatan uji materi ini diketahui telah dilayangkan oleh Musica ke Mahkamah Konstitusi (MK) lewat kuasa hukum mereka, Otto Hasibuan, pada 12 November 2021. Diketahui, ada empat pasal dalam UU Hak Cipta yang dipersoalkan yaitu, pasal 18, 30, 122, dan pasa 63.

Gugatan uji materi ini dianggap sebagai upaya pihak perusahaan rekaman untuk mengambil kembali hak yang telah dikembalikan oleh negara kepada para pencipta lagu, penyanyi dan pemusik.



Hal ini berdasarkan pada pasal 18, 30 dan 122 Undang Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi bahwa hak atas lagu-lagu yang dijual putus setelah lewat waktu 25 tahun dikembalikan oleh negara kepada pencipta lagu, penyanyi, pemusik dan produser.

“Saya rasa ini, mudah-mudahan enggak salah, ini keserakahan kembali muncul yang terjadi pada era-era dulu ya. Tapi Alhamdulillah teman-teman di sini kompak bersatu untuk membela haknya,” kata Rhoma Irama dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/12/2021).

Tak hanya Rhoma Irama, beberapa musisi yang hadir dalam konferensi pers tersebut juga menyatakan penolakan. “Intinya adalah, gugatan ini hendak merubah atau menghilangkan beberapa pasal dalam undang-undang yang justru diperlukan agar supaya tawar-menawar antara pencipta penyanyi dengan produser itu setara,” kata Candra Darusman di kesempatan yang sama.

Terkait dengan penolakan ini, Rhoma Irama dan beberapa musisi lainnya tersebut juga telah menandatangani berkas pemberian kuasa hukum kepada tim hukum yang terdiri dari 11 pengacara. Tim hukum ini dipimpin oleh pengacara Panji Prasetyo.

“Inti kami berkumpul adalah untuk menyiapkan strategi agar supaya Mahkamah Konstitusi tidak mau mengabulkan gugatan yang dilontarkan oleh perusahaan rekaman melalui pengacara Otto Hasibuan,” ujarnya.